By admin 
PIKIRAN RAKYAT
– Keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengesahkan MoU bersama TNI AD terkait penanganan masalah Sungai dan infrastrukturnya mendapatkan kritikan keras dari Walhi Cabang Jawa Barat.
Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwang, menyatakan bahwa kolaborasi itu kurang efektif dan mungkin akan membuka peluang untuk kembali terjadi kesalahan pada proyek-proyek sejenis, contohnya Satgas Citarum Harum yang turut memakai bantuan dari TNI.
“Iwang mengatakan bahwa Program Citarum Harum, yang mencakup pengelolaan limbah dan restorasi Sungai Citarum, belum berhasil dan ternyata kurang efisien,” ketika merayakan Hari Bumi di Gedung Sate pada hari Selasa (22/4/2025).
Menurunya, kolaborasi bersama TNI AD tak berhubungan secara langsung dengan masalah lingkungan dan infrastuktur.
“Gubernur Jabar tergesa-gesa menyepakati kesepakatan dengan TNI guna menangani limbah dan fasilitas umum, meskipun kenyataannya, mereka belum mumpuni dalam mengatasi akar masalah secara sungguh-sungguh,” katanya.
Iwang pun menekankan bahwa ancaman polusi di Sungai Citarum tetap besar, sebab mutu airnya masih termasuk sangat terkontaminasi.
“Sekarang ini, keadaan Sungai Citarum sungguh mengkhawatirkan. Apabila dilihat dari standarnya kualitas air, tingkat polusi di sana tetap sangat tinggi, tidak hanya rendah,” katanya.
Dia menunjukkan, insiden polusi limbah pabrik di Sungai Cikijing, Rancaekek, Kabupaten Bandung sebagai bukti bahwa upaya restorasi sungai masih belum memadai.
“Dalam artian lain, Citarum tetap berada dalam tahap darurat, mencakup area sub-daerah aliran sungai (SDAS) kecil yang tersebar di seantero Jawa Barat,” jelas Iwang.
Libatkan komunitas dan masyarakat
Walhi mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk lebih memperbanyak partisipasi komunitas lokal serta organisasi kemasyarakatan yang telah lama bergerak dalam penanganan permasalahan lingkungan tanpa harus bergantung pada dana besar.
“Berikan wewenang pengelolaan kepada masyarakat atau kelompok yang sudah lama berpartisipasi secara aktif tanpa dipungut biaya. Justru mengandalkan dana dari pinjaman pemerintah tak akan memecahkan permasalahan,” katanya dengan tegas.
Sebelumnya, kesepakatan kolaborasi yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia dalam proyek “Maunggal Karya Bakti Skala Besar” telah ditandatangi oleh Gubernur Dedi Mulyadi bersama Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Maruli Simanjuntak pada tanggal 14 Maret 2025 di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta.
Perjanjian yang disepakati meliputi 10 sektor kolaborasi, termasuk membangun infrastruktur jalan, jembatan, sistem irigasi, mengatur sumber daya air, serta proyek penerangan listrik. Berdasarkan kesepakatan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk menyiapkan dana, sedangkan Angkatan Darat TNI akan memberikan tenaga kerja dan dukungan fasilitas berdasarkan permintaan. ***