By admin
geopolitikaidn
Ketegangan memenuhi rapat paripurna membahas rancangan peraturan daerah (raperda) bersama wakil gubernur jawa barat di gedung dprd jabar pada hari jumat, 16 mei 2025.
Anggota DPRD dari Fraksi PDIP menjadi marah karena pidato Dedi Mulyadi, sampai-sampai demikian.
walk out.
Tindakan mereka untuk meninggalkan acara adalah akibat langsung dari pernyataan Dedi selama Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), kejadian ini terjadi pada tanggal 7 Mei 2025.
Dalam forum itu, Dedi menyampaikan pandangannya soal pembangunan dan kolaborasi pemerintahan yang dianggap menyinggung institusi DPRD.
Anggota Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, mengungkapkan ketidaksenangannya terhadap pernyataan itu.
Menurut dia, kata-kata Dedi sudah menghina kedudukan serta tugas DPRD.
Kemarin sembilan hari, saat menghadiri suatu upacara sakral, Gubernur membuat sebuah pernyataan yang menurut pendapatku penting untuk ditanggapi. Menurutnya, DPRD Jawa Barat telah disusahkan oleh apa yang dinyatakannya.
“Sepertinya gubernur ini tak perlu masukan dari anggota DPRD,” ungkap Doni Maradona Hutabarat, Jumat, dikutip
TribunJabar.id
.
Kata-kata Dedi Mulyadi yang Menyulut Kemarahan
Bagaimana pernyataan Dedi yang menimbulkan kemarahan bagi anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi PDIP?
Pada tanggal 7 Mei 2025, Dedi berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Cirebon. Di sini dia menyajikan beberapa ide tentang proyek-proyek konstruksi kepada seluruh kepala desa dari Jawa Barat yang hadir.
Dalam Musrenbang itu, Dedi pernah mengatakan bahwa dia tak begitu khawatir tentang dana saat menerapkan keputusan.
Menurutnya, hal yang paling utama ialah program tersebut dapat dijalankan dan terselenggara dengan baik.
“Duit
mah nuturkeun
(mengikuti). Rezeki
mah
“Mengikutinya karena saya percaya bahwa memimpir tidak perlu selalu melibatkan uang,” jelas Dedi.
Dia kemudian membahas tentang konstruksi di masa lampau yang tidak memerlukan persetujuan dari DPR.
“Pada masa lalu, para raja tidak mengatur APBD. VOC mendirikan negara di Cirebon tanpa perlu izin dari DPR,” jelas Dedi.
Selanjutnya, Dedi menyebutkan bahwa kerja sama dalam kepemimpinan tidak harus diartikan sebagai sekadar bertemu untuk melakukan pembahasan pleno sebanyak satu, dua, atau bahkan tiga kali saja.
Dalam pandangannya, kolaborasi berarti seluruh pihak bekerjasama ketika terdapat situasi darurat yang berkaitan dengan kemanusiaan, keadilan, serta masyarakat.
“Setidaknya berdoa, atau paling tidak diam, atau jika ingin bicara silakan berkata sesuka hati,” katanya.
Dedi Mulyadi Diminta Klarifikasi
Setelah mengeluarkan pernyatannya tersebut, Dedi Mulyadi ditekan agar memberikan penjelasan tambahan.
Bahkan, Doni Maradona Hutabarat memperingatkan fraksi PDIP bahwa mereka enggan berpartisipasi dalam hal apa pun bersama Dedi, sampai sang bekas bupati Purwakarta tersebut memberikan klarifikasinya.
“Bila Gubernur tidak memberikan penjelasan, apa pun yang Gubernur ingin diskusikan di DPRD, Fraksi PDIP tak akan ikut serta,” tegas Doni.
Ia lantas mengingatkan, antara Gubernur dan DPRD, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
Pasalnya, negara Indonesia dibentuk berdasarkan trias Politika.
Doni pun menekankan, apabila Dedi tak kunjung menyampaikan klarifikasi, maka Raperda tak perlu dibahas.
“Ini adalah negeri yang didirikan atas dasar prinsip trias politica, jadi dia (Dedi) tak mampu bertindak sendiri,” cibir Doni.
“Saya berharap pimpinan bisa menyampaikan bahwa Gubernur harus mau klarifikasi di acara Musrembang 7 Mei lalu.”
“Saya tunggu DRPD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu.”
“Kalau memang tidak butuh DRPD, ya udah tidak dibahas Raperda di DPRD,” pungkasnya.
Setelah pengumumannya, Doni kemudian meminta rekan-rekannya dari fraksi PDIP untuk bergabung.
walk out
.
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)
Artikel ini sudah dipublikasikan di Tribunnews.com denganjudul
Pidato Dedi Mulyadi di DPRD Jawa Barat Marah: Mendiskusikan Pengembangan Zaman Dahulu Tidak Memerlukan Persetujuan DPR