By admin 
Badan Gizi Nasional (BGN) terus mempersiapkan diri untuk mewujudkan target 82,9 juta penerima makan bergizi gratis (MBG). Salah satunya, merekrut sekaligus melatih Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
SPPI inilah yang akan menjadi komandan dan manajer dalam menjalankan setiap dapur MBG di seluruh daerah di Indonesia.
“Persiapan percepatan yang 30 ribu [dapur] saat ini sudah direkrut yang 30 ribu lagi SPPI, dalam proses pelatihan, ada di Rindam ada di Akmil di berbagai tempat,” kata Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, di Jakarta, Selasa (3/6) malam.
Tigor menegaskan, pelatihan dan penggemblengan SPPI sebelum bertugas sangat penting. Sebab, mereka akan mengelola dapur MBG mulai dari operasional hingga mengelola uang miliaran dengan benar.
“Benar itu artinya benar-benar dilihat sekolahnya ada, muridnya ada, menunya dilaksanakan, uangnya benar dipakai untuk kebutuhan itu. Makanya bayangin masih muda-muda dia sudah tanggung jawab uang bisa sampai Rp 10 miliar,” tutur dia.
“Jadi dia harus dididik integritasnya perlu dididik cinta tanah airnya, moral, mental, baru yang ketiga keberaniannya untuk mimpin. Kan bisa sampai 50 orang dalam satu dapur. Baru yang kelima memahami gizi memahami, pertanian gizi itu,” tambah dia.
BGN memang ditargetkan bisa memenuhi 82,9 juta penerima MBG tahun ini. Artinya, butuh sekitar 32 ribu dapur di seluruh Indonesia. BGN sudah membuka pendaftaran bagi semua pihak yang ingin membangun dapur MBG.
SPPI yang tengah menjalani pelatihan ini nantinya siap untuk ditempatkan di mana saja. Sejauh ini, penempatan SPPI berada di bawah BGN agar tidak ada pergerakan terlalu jauh dari provinsi.
“Nanti yang 30 ribu ini penempatan kita sudah rencanakan harus ditempatkan oleh Kepala Biro SDM BGN strateginya. Tapi nanti kita lihat situasi. Bisa saja nanti terjadi kombinasi karena bisa saja dapur-dapur yang di pelosok ini, eh kami sudah siap nih kami butuh SPPI bisa saja ini
drive
-nya kami mengirim,” jelas dia.
BGN Bangun Dapur
Selain mengundang semua pihak untuk membangun dapur, BGN juga akan membangun sendiri dapur MBG. Tapi, lokasinya yang sulit dijangkau oleh swasta atau pihak mandiri, misalnya di daerah 3T (terpencil, terluar, tertinggal).
Lahannya nanti akan disiapkan oleh Pemerintah Daerah. Karena itu, Kemendagri sudah meminta Pemda untuk melihat betul lahan mana yang bisa dipakai untuk dapur MBG.
“Misalnya ada satu tempat, ada pegunungan di situ, ada 500 siswa, tidak ada dari mitra mandiri yang mau bangun, BGN akan minta pemda, ada lahan enggak di situ. Nanti kalau ada, dipinjampakaikan ke BGN, BGN bangun di situ,” ungkap dia.
Jakarta Jadi Tantangan
Tigor mengakui ada banyak tantangan dalam membangun dapur MBG. Bahkan di Jakarta pun begitu.
Dari data BGN, Jakarta baru ada 62 dapur MBG. Sementara, dapur MBG terbanyak ada di Jawa Barat mencapai 423 dapur.
Tigor mengatakan, Jakarta memang jadi sentra dan dapat menunjukkan bagaimana program ini berjalan dengan baik. Tapi ada beberapa tantangan khas yang dialami bila ingin membangun dapur MBG di Jakarta.
“Kalau mau menjalankan SPPG di Jakarta tantangan pertama mahalnya operasional dan sewa restoran yang mau ubah atau beli tanah apalagi. 400 meter aja Rp 12 m. Dari mana dapat untungnya,” ungkap dia.
Meski begitu, Tigor tetap mengajak semua pihak untuk berpartisipasi dalam membangun dapur MBG. Misalnya ada warga yang punya resto yang lesu atau rumah terbengkalai. Apalagi, lokasinya berada di tempat-tempat yang masih perlu perhatian.
“Cilincing, Marunda itu daerah susah. Mau bangun di situ renov rumah sebenarnya tetap saja dia bisa memberikan manfaat. Buka lapangan pekerjaan bagi orang DKI yang membutuhkan. Bisa beri makan bagi adik-adik kita walaupun sedikit lebih mahal tetep ada untungnya. Pertimbangkan dengan baik dan ikut gitu dalam program ini,” ucap dia.