By admin
geopolitikaidn, BANDUNG –
Ketua Fraksi PPP, Zaini Shofari, tak banyak berkomentar soal aksi walkout yang dilakukan Fraksi PDIP dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Jabar, Jumat (16/5/2025).
Zaini mengatakan, aksi tersebut merupakan hal biasa dalam dinamika politik antara legislatif dan eksekutif. Pihaknya pun menghargai keputusan yang diambil Fraksi PDIP Jabar.
“Itu kan hal wajar, bagian dari dinamika saja,” ujar Zaini, Jumat.
Zaini pun enggan berspekulasi lebih jauh soal keputusan dari Fraksi PDIP tersebut. Menurutnya, setiap anggota DPRD termasuk Fraksi PDIP memiliki pandangan masing-masing.
“Itu bukan ranah saya untuk berkomentar lebih jauh,” katanya.
Menurutnya, legislatif memiliki tiga fungsi, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi ini saling berkaitan dan harus ada keselarasan dengan pihak pemerintah atau eksekutif.
“Artinya punya kita kewenangan di tiga wilayah itu, dan berhak untuk andil di dalamnya,” ucapnya.
Sebelumnya Fraksi PDIP walkout saat rapat paripurna pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) bersama Wakil Gubernur Jabar di Gedung DPRD Jabar, Jumat (16/5/2025).
Aksi walkout itu dilakukan setelah pimpinan DPRD membuka rapat. Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Doni Maradona, langsung melakukan interupsi dan menyampaikan kekecewaannya kepada Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.
Dalam rapat tersebut, Doni menyampaikan, pada 7 Mei 2025, saat Dedi Mulyadi memberikan pidato di acara Musrenbang di Cirebon, terdapat penyataan yang dinilai mendiskreditkan DPRD Jabar.
“Sembilan hari yang lalu Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi. Beliau menyampaikan dan saya berpikiran beliau mendiskreditkan DPRD Jabar. Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD,” ujar Doni, Jumat.
Namun, yang terjadi kemudian, Pemprov Jabar membutuhkan DPRD untuk membahas raperda karena Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat perda.
“Saya berkeinginan agar dalam rapat paripurna terdapat penjelasan dari Gubernur, sebab negeri ini didirikan atas dasar teori pemisahan kekuasaan, dan tak dapat beroperasi secara mandiri. Sebelum adanya keterangan resmi dari Gubernur pada kesempatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, menurut pendapat saya, kami belum perlu menyuarakan pandangan-pandangan kami, meskipun antar institusi wajib memiliki norma-norma sopan santun serta penghargaan bersama, sehingga tak mungkin bekerja tanpa koordinasi,” ucapnya.
Kemudian, pernyataan Doni diikuti dengan gangguan yang dilancarkan Memo Hermawan, salah satu anggota DPRD dari Fraksi PDIP.
Memo tersebut mengindikasikan bahwa selama beberapa hari terakhir, interaksi antara eksekutif dan legislatif di Jawa Barat kurang harmonis dari biasanya.
“Saya mengharapkan agar semua anggota fraksi PDIP tidak turut serta atau melakukan walkout, termasuk Pak Ono Surono, sampai hubungan antara eksekutif dan legislatif kembali baik. Mohon bila sudah siap, para anggota fraksi PDIP Perjuangan dapat berdiri,” jelas Memo.
Selanjutnya, Memo bersama Doni dan para anggota Fraksi PDIP lainnya keluar dari auditorium, disusul oleh semua anggota fraksi tersebut, termasuk wakil dari DPRD Jawa Barat yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Ono Surono.
Sidang paripurna tersebut bertujuan untuk membahas pemberian tanggapan umum dari fraksi tentang Penyelenggaran Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Non-logam, Mineral Non-logam Spesifik serta batuan dan administrasi kependudukan, masih dilangsungkan meski Fraksi PDIP tidak hadir. (*)