KPAI Dorong Dedi Mulyadi evaluasi Program Barak Militer bagi Pelajar

Komisioner KPAI, Jasra Putra, mengungkapkan hasil temuan pihaknya terkait program siswa di Jawa Barat yang bermasalah, dididik ke barak militer.

Apa saja yang jadi sorotan KPAI?

Berikut

geopolitikaidn

rangkum, Sabtu (17/5):

1. 
   Belum Ada Standar Baku
   

Jasra mengatakan, dari pengawasan KPAI belum terdapat standar baku dalam penyelenggaraan program seperti belum ada panduan, petunjuk teknis, standar operasional prosedur. Hal itu, kata dia, mengakibatkan adanya perbedaan pola pelaksaan 2 yang dikunjungi baik Purwakarta, Lembang.

“Dan perbedaan tersebut mencakup struktur program, ketersediaan sarana prasarana, rasio antara peserta dan pembina serta metode pengajaran mata pelajaran sekolah yang tidak seragam meskipun berasal dari jenjang kelas dan jurusan yang berbeda,” kata Jasra dalam konferensi pers hasil pengawasan KPAI terkait pelaksanaan program pendidikan karakter Pancawaluya yang digelar secara virtual, Jumat (16/5).

“Kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi mutu hasil dari program secara keseluruhan,” sambungnya.

1. 
   Sebagian Tak Tahu Alasan ke Barak
   

Lebih lanjut, dia mengatakan latar belakang siswa yang mengikuti program di dua barak militer di Lembang dan Purwakarta faktor penyebab utamanya adalah kebiasaan merokok, disusul perilaku sering membolos dan keterlibatan dalam tawuran.

“Selain itu sebanyak 6,7% siswa menyatakan tidak mengetahui alasan mereka mengikuti program. Temuan ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap ketepatan sasaran peserta dalam pelaksanaan program,” kata dia.

Jasra juga mengatakan, peserta program tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional, melainkan hanya rekomendasi guru BK.

“Bahkan ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas,” tuturnya.

1. 
   Minta Dedi Mulyadi Evaluasi
   

KPAI meminta Pemprov Jawa Barat khususnya Gubernur Dedi Mulyadi mengevaluasi menyeluruh dalam merumuskan program siswa dididik ke barak militer.

“Program pendidikan karakter pancawaluya Jawa Barat istimewa yang telah berjalan saat ini cukup dilakukan untuk satu tahap saat ini,” kata Jasra.

“Sementara itu, langkah berikutnya adalah melakukan penilaian komprehensif guna mengembangkan model program dan standar yang sejalan dengan asas-asas pelindungan anak,” jelasnya.

Jasra menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memperhatikan serta menganalisis kembali tingkah laku para peserta program sepanjang masa pendidikan dan dengan rutin pasca menyelesaikan program tersebut.

“Kepala daerah harus menyiapkan partisipasi orangtua, sekolah, serta masyarakat dalam menyokong keberlanjutan transformasi perilaku anak selama proses reintegrasi sosial,” katanya.

“Kementerian pusat serta pemerintahan lokal harus mengevaluasi efisiensi institusi yang menyediakan proteksi untuk anak-anak dalam area mereka masing-masing,” katanya.