By admin 
dexandra.online.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pengunduran diri sebanyak 1.967 peserta calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun 2024 merupakan indikasi yang memerlukan evaluasi mendalam terhadap sistem perekrutan aparat sipil negara.
Puan mengatakan bahwa perekrutan CPNS seharusnya bukan sekadar prosedural, melainkan memerlukan tinjauan komprehensif dengan persiapan yang rinci serta taktik yang lebih terarah. Ini mencakup dari pembuatan struktur posisi sampai pada penetapannya secara final.
“Bila demikian, kita akan tetap berurusan dengan masalah serupa,” ungkap Puan pada pernyataan yang disampaikan di Jakarta, Jumat.
Puan berpendapat bahwa banyaknya pegawai negeri sipil (CPNS) yang membatalkan pendaftaran tidak bisa dianggap sebagai hal biasa, tetapi justru menjadi tanda bahwa sistem saat ini belum dapat menyiasati harapan serta keperluan para pemuda.
Menurutnya, terdapat kekurangan pada tahap perancangan rekrutmennya sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian di antara minat para kandidat dengan jabatan yang tersedia. Apabila masalah ini tak segera diselesaikan, hal tersebut bisa berujung pada hilangnya tenaga kerja handal bagi negeri kita.
“Bisa jadi negara akan kehilangan tenaga kerja berpotensi yang dapat meningkatkan kualitas layanan publik. Hal ini merupakan masalah serius bagi kita semua,” ujarnya.
Dia pun mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan reformasi dalam proses rekrutmen ASN.
Menurut dia, rekrutmen itu perlu memperhatikan sejumlah aspek penting, mulai dari transparansi informasi sejak awal seleksi, sistem penempatan berbasis minat dan kompetensi, serta pemberian insentif dan jaminan karier yang adil.
Di samping itu, Puan menggarisbawahi kebutuhan akan pendekatan yang lebih berhumanis dalam menyusun mekanisme pemilihan, khususnya bagi posisi di daerah 3T (termiskin, termajuj, dan termarginal).
“Pemberian posisi bagi Aparatur Sipil Negara, khususnya di wilayah 3T perlu didampingi oleh insentif yang sesuai, kesempatan untuk mengembangkan karir secara adil, serta fasilitas penunjang supaya mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik dan menjalani kehidupan secara wajar,” ujarnya.
Dia mengingatkan bahwa ketertarikan generasi muda untuk menjadi PNS tidak bisa lagi mengandalkan iming-iming stabilitas dan pensiun semata. Menurut dia, generasi muda saat ini juga mencari makna dalam pekerjaan, peluang bertumbuh, serta kualitas hidup yang seimbang.
“Bila suatu negara bertujuan untuk menarik sumber daya manusia terbaik, maka sistem Aparatur Sipil Negara pun harus berkembang menjadi sebuah sistem yang fleksibel, inklusif, serta peka terhadap perkembangan jaman,” ungkapnya.
Menurutnya sebagai mitra kerja sama dengan pemerintah, DPR berencana untuk menyediakan umpan balik yang positif guna mendukung peningkatan kualitas manajemen ASN. Ia menggarisbawahi bahwa topik tersebut bakal menjadi fokus utama dalam proses pengawasan serta penyusunan regulasi di masa datang.
“Bila hal ini tak cepat diperbaiki, layanan masyarakat yang semestinya jadi representasi hadirnya negara di kalangan rakyat bisa kehilangan kemampuan bersaing,” ujarnya.